Bertemu Buruh, Bupati Kebumen Siap Perjuangkan Kenaikan UMK dan Tunda Kenakain Cukai

KEBUMEN - Bupati Kebumen Arif Sugiyanto bersama Wakil Bupati Ristawati Purwaningsi menerima audensi dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan perwakilan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Pertemuan tersebut secara khusus membahas persoalan penyetaraan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan penangguhan kenaikan cukai. KSPSI menghendaki adanya penyetaraan UMK di Kebumen dengan menaikan upah buruh sebesar 3,6 persen seperti tahun sebelumnya.

"Dari pertemuan ini kita ingin menyampaikan aspirasi dari para buruh, bahwa sudah lama sebenarnya kita menghendaki adanya kenaikan UMK di Kebumen sebesar 3,6 persen. Alhamdulillah hari ini bupati mau menerima kami dengan baik," ujar Ketua KSPSI Cabang Kebumen Akif Fatwal Amin di Ruang Transit Pendopo Bupati, Jumat (19/11/2021).

Akif menilai audensi seperti ini merupakan jalan terbaik untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daripada harus turun ke jalan, karena apa yang menjadi aspirasi para buruh bisa lebih diterima. Ia melihat Bupati juga sangat responsif untuk memperjuangkan hajat kaum buruh di Kebumen.

"Kita juga sudah membangun komunikasi dengan para pengusaha serta kepala daerah. Saya melihat pemerintah daerah sudah sangat responsif, meski memang hasilnya belum sesuai dengan harapan kami terkait UMK di 2022, tapi dengan seperti ini kita sudah sangat puas," jelasnya.

Menurut Akif di masa pandemi untuk menaikan upah buruh memang masih terasa berat, khususnya bagi para pengusaha karena semua sektor bisnis terdampak. Namun, dia berharap apa yang menjadi tuntutan para buruh bisa diakomodir paling tidak pada tahun depan seiiring membaiknya perekonomian.

Sementara itu, Bupati menyampaikan, pihaknya siap mendorong dan memperjuangkan agar UMK Kebumen bisa mengalami kenaikan. Sebab, Bupati juga menghendaki kesejahteraan masyarakat Kebumen bisa terus meningkat, dimana buruh menjadi salah satu prioritasnya.

"Terkait kenaikan UMK, tentu ini akan kita perjuangkan dengan penyesuaian aturan melalui komunikasi semua pihak, karena kita tidak ingin ketika aturan itu dibuat justru menyalahi aturan,"

Sumber Berita : https://www.facebook.com/prokopimkebumen